Malang – Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengakui selama ini negara sering absen dalam menangani keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tak terkecuali kelompok difabel. “Sering kali negara absen pada kelompok PMKS,” katanya pada saat memberikan kuliah umum di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Brawijaya, Kamis (4/12/2014).
Akibat dari sering tidak hadirnya negara mengelola keberadaan PMKS, data yang disampaikan Khofifah mencatat hanya delapan persen saja kontribusi pemerintah dalam pengelolaan rehabilitasi. “Kemampuan pemerintah baru delapan persen,” urainya lagi.
Oleh sebab itu, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan di era Presiden Abdurrahman Wahid itu menargetkan pada 2015 akan ada penguatan cakupan untuk PMKS. Dengan adanya data yang valid, maka kontribusi negara kepada PMKS diharapkan dapat tepat sasaran. Data yang dipaparkan Kemensos jumlah difabel di Indonesia sesuai Susenas BPS pada 2014 ada 6.008.661 difabel yang tersebar di seluruh Indonesia.
Ke depannya, Kemensos akan memosisikan difabel sebagai subjek yang bisa diajak bekerja sama. “Mereka terlibat dalam proses, perencanaan dan monitoring,” tegas perempuan yang pernah mencalonkan gubernur Jawa Timur itu. Khofifah berharap masyarakat bisa membuka diri kepada golongan PMKS agar hak-hak mereka bisa terpenuhi.